WCO classification path
- Chapter23Food industry residues; animal feed
- Heading2302Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants
- Subheading230230Of wheat
- National23023010- - Bran and pollard
23023010
"- - Bran and pollard"
HS code 23023010 (Chapter 23 "Food industry residues; animal feed"; Heading 2302 "Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants"; Subheading 230230 "Of wheat") under the Indonesia tariff schedule classifies "- - Bran and pollard". Indonesia customs apply Import duty (MFN) of 5.00, VAT (PPN) Baca Peraturan. This commodity is subject to 7 import regulations or restrictions; see compliance section below. 19 free trade agreement preferential rates are available for this code.
Tariff Schedule
| Classification | Rate |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | Baca Peraturan |
FTA Preferential Rates
19 agreements available · certificate of origin required
| Agreement | Rate |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
Compliance & Controls
7 import regulations, restrictions, or permit requirements
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
(KT.2,KT 9, SP-5 atau KT-13)
Sekam, Dedak Dan Residu Lainnya, Berbentuk Pelet Maupun Tidak, Berasal Dari Pengayakan, Penggilingan Atau Pengerjaan Lainnya Dari Serealia Atau Dari Tanaman Polongan.
Global Benchmark
→ China export · Full 13-country compareHS-6 prefix 2302.30 across other jurisdictions